Kantor Pemerintah Thailand Diancam Tutup

Foto HL-1 Demonstran ThailandBangkok | Jurnal Asia
Para demonstran anti pemerintah mengancam akan menutup kantor-kantor pemerintah, sebagai upaya memaksa Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra segera mundur. Selain akan mengajak masyarakat awam Thailand, para pendemo tidak menginginkan pertumpahan darah terjadi pada demonstrasi kali ini.

Mereka pun mengaku tidak akan menutup bandara. Melansir Reuters, Minggu (5/1), protes yang telah dilakukan November 2013 ini,  menjadi yang terbesar dalam sejarah Thailand sejak 2010. Ketika pendukung Thaksin mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan yang dipimpinnya.
Saat itu, gelombang protes yang terjadi telah menyebabkan tindakan kekerasan militer. Setidaknya, 91 orang dilaporkan tewas. Saat ini, kejadian sama nyaris kembali terjadi. Mereka menuntut Yingluck untuk mundur,  karena demonstran lebih memilih dilakukan pemilihan umum. Yingluck tetap menolak untuk tunduk pada tuntutan para pengunjuk rasa. Menghadapi demonstran,  pemerintah akan menurunkan sekira 20 ribu polisi dan 20 kompi pasukan untuk menjaga ketertiban selama protes. Bersamaan dengan itu, kaus merah juga berjanji untuk mengadakan demonstrasi di luar Bangkok untuk melawan kelompok anti pemerintah.
Yingluck Shinawatra Tidak Gentar
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra,  sudah mempersiapkan partainya untuk melakukan kampanye Pemilu. Padahal massa anti pemerintah bermaksud untuk memboikot Pemilu 2 Februari 2014. Partai Puea Thai mengumumkan kampanye mereka akan berlangsung akhir Januari. Mereka akan melakukan aksi di wilayah Utara Thailand dan pinggiran Kota Bangkok. “Saya yakin kampanye ini akan berlangsung lancar. Kami bukan pihak yang memicu konflik,” ujar pemimpin partai Jarupong Ruangsuwan.
PM Yingluck menetapkan Pemilu akan berlangsung 2 Februari 2014, setelah mengalami tekanan dari pihak massa anti-pemerintah. Namun pihak oposisi tersebut tidak menginginkan Pemilu, mendesak agar Yingluck lengser dari jabatannya. Pihak massa anti-pemerintah juga meminta militer menentukan pilihan pihak yang mereka dukung. Selama ini, militer kerap menjadi penentu kondisi politik di Thailand. Namun,  pihak militer sudah memutuskan untuk tetap netral menghadapi krisis yang terjadi. Mereka bersumpah untuk memberikan keamanan selama pemilu berlangsung.
(Oz)

Close Ads X
Close Ads X