Medan | Jurnal Asia
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Sumut menargetkan dapat merebut kursi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan calon legislatif, Rabu (9/4) mendatang. Minimal jumlah anggota DPRD dapat bertambah dua kali lipat dari sebelumnya.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut, Panda Nababan mengatakan, pemilihan calon legislatif merupakan perebutan kekuasaan yang tidak berdarah-darah serta perebutan kekuasaan secara konstitusional. Untuk itu, para caleg diharapkan benar-benar berjuang, mereka melakukan “blusukan” dan menghindari money politic. “Saya yakin dan percaya, mereka (caleg) blusukan, dengan begitu yang saat ini, di DPRD Medan ada lima orang, harapan kita bisa bertambah menjadi 12 orang. Sementara, di DPRD Sumut ada 12 orang dan mudah-mudahan bisa bertambah dua kali lipat. Dan target maksimal yang hendak kita capai bisa merebut kursi ketua DPRD,” kata Panda Nababan di acara kampanye PDI Perjuangan di gedung MICC Jalan Gagak Hitam Medan, Kamis (3/4). Negara Indonesia, lanjutnya, memberi peluang sekali lima tahun untuk melakukan pesta demokrasi, berarti itu karena “mahal”. Alangkah nista dan hinanya kita jika kemudian hak suara diberikan dengan harga Rp100 ribu atau Rp200 ribu. “Kalau sudah terlanjur terima uangnya, jangan pilih orang tersebut. Karena, biasanya sebelum terpilih, mereka akan ramah-ramah tetapi setelah terpilih akan berubah dari sikap awalnya, biasanya orang yang bagi-bagi jarang bertanggung jawab,” ujarnya. Sementara itu, calon anggota legislatif DPR RI, Sofyan Tan mengatakan, dari 13 juta jiwa penduduk Sumut, sekitar 1.380.000 warga masih berada di garis kemiskinan. Dan rata-rata penghasilan mereka per bulan hanya sekitar Rp311 ribu yang artinya, penghasilannya Rp10 ribu per harinya. “Ini adalah kondisi yang benar-benar terjadi di Sumatera Utara. Kenapa sudah merdeka 69 tahun, kita masih seperti ini?” ujar Sofyan Tan. Menurutnya, hal ini terjadi karena angka pengangguran di Sumut sudah mencapai 410 ribu orang. Kemudian, anakanak yang putus sekolah mencapai 90 ribu jiwa serta sekitar 176 ribu anak-anak yang berhenti sekolah. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia yang masih rendah serta krisis listrik di Sumut yang menyebabkan pengusaha enggan berinvestasi. Tentunya ini membuat pengusaha kecil kesusahan, pengusaha besar tidak mau menginvestasikan sehingga lapangan pekerjaan tidak dibuka maka banyak pengangguran. “Sekitar 410 jiwa hidup kekurangan gizi. Meski ada BPJS, Jamkesda dan lainnya, setiap kali PDI Perjuangan melakukan pengobatan gratis, sangat banyak masyarakat yang datang, ini berarti fasilitas kesehatan belum menyentuh tingkat bawah,” katanya. Untuk itu, tambahnya, solusi untuk kondisi ini ialah, pilihlah partai yang tujuannya berjuang untuk kesejahteraan rakyat. “Jadilah pemilih yang cerdas dan bersih,” tandasnya. (Netty Guslina)