Revitalisasi Pelabuhan Mutlak Untuk Tingkatkan Kinerja

Jakarta | Jurnal Asia
Organisasi Supply Chain Indonesia menyatakan revitalisasi kepelabuhanan mutlak perlu dilakukan di berbagai daerah untuk peningkatan kinerja pelabuhan yang terdapat di Tanah Air.
“Revitalisasi kepelabuhanan mutlak diperlukan dalam meningkatkan kinerja kepelabuhanan,” kata Ketua Supply Chain Indonesia Setijadi, Minggu (3/8).
Untuk itu, menurut dia, perlu dilakukan peningkatan manajemen, operasional, dan standardisasi kepelabuhanan, termasuk profesionalisme tenaga kerja bongkar muat.
Apalagi, lanjutnya, partisipasi swasta dalam sektor kepelabuhanan sesuai dengan UU Pelayaran tahun 2008 dinilai merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menciptakan persaingan yang sehat untuk efisiensi logistik nasional.
Sebelumnya, Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino menyatakan kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan pengangkutan barang karena birokrasi pemerintah yang dinilai masih berbelit-belit.
“Pelabuhan macet karena birokrasi pemerintah, bukan karena pelabuhan itu sendiri,” kata RJ Lino dalam Forum Diskusi Kadin di Jakarta, Selasa (22/7). Menurut dia, birokrasi harus diperbaiki untuk mening­katkan konektivitas di Indonesia, terutama terkait dengan “dwelling time” yang merupakan kunci pendorong bagi biaya logistik.
Ia mengingatkan bahwa dengan pertumbuhan Indonesia yang diharapkan mencapai 7 persen per tahun, maka perbaikan konektivitas juga merupakan hal yang penting.
Dirut Pelindo mencontohkan, dirinya merasa miris bahwa untuk mengirim mobil dari Priok Jakarta ke Balikpapan maka tidak bisa langsung tapi harus melewati Surabaya.
“Pelabuhan Priok diperbaiki tapi kalau pelabuhan tujuan tidak diperbaiki maka hasilnya akan sama saja,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasonal/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, pemerintah menganggap penting konektivitas dan transportasi maritim dalam mendukung sektor industri.
Armida mengingatkan bahwa konektivitas sangat ber­kaitan sekali dengan perkembangan ekonomi yang terdapat diberagam daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui tidak semua hal terkait dengan konektivitas dapat dipenuhi sepenuhnya dengan APBN. (ant)