800 Polisi Jaga Kantor KPU dan Panwas

Medan | Jurnal Asia
Sebanyak 800 personil kepolisian kembali diturunkan untuk mengawal tempat-tempat yang dinilai rawan menjadi sasaran unjuk rasa di Kota Medan, Kamis (21/8).
Tempat-tempat tersebut yakni Kantor KPU Sumatera Utara, KPU Medan, Bawaslu  Sumatera Utara dan Kantor Panwaslu Medan serta Gudang Panjang di Jalan Budi Kemasyarakatan/Tahir, Medan, yang menjadi tempat penyimpanan logistik Pilpres 2014.
“800 personil tambahan akan diturunkan untuk menjaga tempat-tempat tersebut,” kata Kapolresta Medan, Kombes Nico Afinta saat meninjau  pengamanan di Kantor KPU Sumut, Rabu (20/8).
Niko menjelaskan, selain menambah 800 personil mereka juga masih  menjalin koordinasi dengan polres jajaran untuk mengantisipasi jika ada  kebutuhan penambahan pasukan. Pasukan dari Polres Binjai, Polres Belawan dan Polres Deli Serdang menurutnya sudah menyatakan kesiapannya untuk menurunkan bantuan jika dibutuhkan.
“Jika diperlukan maka bantuan bisa segera datang,” ungkapnya.
Ratusan Massa Unjuk Rasa di KPU Sumut
Banyaknya kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Presiden 2014 yang diduga dilakukan secara terstruktur, Massif dan sistematis oleh penyelenggara untuk memenangkan salah satu calon pasangan Presiden. Seratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPU Sumut, Rabu (20/8) siang.
Ratusan massa terdiri dari berbagai organisasi massa, seperti FKPPI, dan organisasi lain melakukan orasi didepan gerbang kantor KPU Sumut yang sebelumnya telah dijaga Puluhan personil polisi dari Polresta Medan dan Brimobdasu.
Dalam orasinya, massa menegaskan KPU Sumut telah berlaku tidak adil dengan melakukan pembiaran terkait pemungutan suara di Kabupaten Nias Selatan, yang dilakukan KPU setempat dengan mengubah hasil perolehan suara untuk memenangkan pasangan Capres Nomor urut 2. Padahal tim pemenangan telah mengajukan keberatan ke Panwaslu Setempat dan telah direkomendasi untuk dilakukan pemungutan ulang.
Bukan cuma itu, massa juga menyanyikan lagu Garuda Didadaku, yang salah satu syairnya dirubah menjadi “Prabowo Presidenku”, serta membawa orang yang memakai baju tokoh Super Hero Iron Man, yang dianggap sebagai pembasmi kejahatan.
Selain itu massa juga meminta agar agar Mahkamah Konstitusi (MK) bertindak arif dalam memutuskan sengketa pemilu 2014 yang sudah memasuki tahapan akhir. Mereka yakin jika MK obyektif dalam melihat permasalahan maka, mereka akan memutuskan Prabowo memenangkan pilpres 2014.
Bukan cuma itu, massa yang berjumlah sekitar 100 orang ini juga berulang kali meneriakkan orasi yang mengutuk banyaknya kecurangan yang terjadi pada Pemilu Pilpres 2014.
“Hukum dan UU yang katanya merupakan panglima di negeri ini ternyata menjadi prajurit berpangkat Kopral yang dikomandoi oleh para tikus berhati mafia yang dkendalikan asing,” ujar Mursito, salah seorang koordinator mereka
Massa menganggap, banyak Daerah yang ‘dikerjai’ perhitungan suaranya, sehingga menyebabkan suara untuk pasangan Prabowo-Hatta kalah dari pasangan nomor urut 2 Jokowi-JK
“Pemilihan presiden untuk pemimpin bangsa sudah dipenuhi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, mulai dari struktur paling bawah KPPS hingga ke tingkat KPU Pusat,” teriaknya lagi.
Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit, perwakilan dari KPU Sumut, yakni 2 orang Komisioner Benget Silitonga dan Yulhasni serta Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab keluar dari kantor KPU Sumut untuk menemui para pengunjuk rasa.
Saat menemui para pengunjuk rasa, Benget menerima selebaran yang berisi tuntutan dari para demonstran.
“Tuntutannya sudah kita terima dan akan kita sampaikan ke Pusat, kita harap semua bersabar dan menahan diri hingga keputusan MK dikeluarkan,” ujarnya.
Massa akhirnya akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah aksi mereka direspon oleh KPU Sumut.
Pantauan dilokasi, bukan cuma puluhan personil polisi yang berjaga, namun dua kendaraan taktis seperti Security Barrier dan Baracuda serta mobil Water Cannon disiagakan di depan kantor KPU Sumut.
Sementara itu, ratusan massa dari berbagai organisasi menyerbu gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (20/8), mendesak wakil rakyat di lembaga legislatif ini pro aktif memperjuangkan hasil Pemilu Presiden yang saat ini masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), bisa berjalan adil dan jujur.
Massa datang bergelombang sejak pukul 9.30 WIB dimulai dari rombongan Forum Ummat Islam (FUI), disusul rombongan organisasi lainnya, seperti, Gerakan Masyarakat Pemilu Jujur (Gempur), Anti Intervensi Asing (LIBAS), Solidaritas Aksi Rakyat Medan (SARAN), rakyat menggugat (Akurat) dan Redoks Demokrasi. Berbagai elemen ini menamakan sebagai kelompok Front Aksi Untuk Reformasi Total (Frontal).
Mereka cuma bisa tertahan di gerbang pintu masuk kantor DPRD Sumut, massa terus berorasi menyampaikan aspirasi. Namun aksi berjalan dengan tertib dan sesekali mereka meneriakkan yel-yel untuk tetap komit melakukan aksi damai.
Pendemo yang mayoritas kaum muda ini, dalam orasinya mengungkap sejumlah dugaaan kecurangan dalam proses Pilpres.
Dalam aksi itu setidaknya ada 10 dugaan kecurangan yang diungkap oleh pendemo terkait proses Pilpres, yakni dugaan dalam menyusun daftar pemilih.
Curang dalam menyusun Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dan memobilisasi pemilih, curang karena mengatur hasil Pipres 2014, curang karena melakukan politik uang, curang karena tidak melaksanakan rekomendasi Panwas dan Bawaslu, curang karena anggota KPPS mencoblos secara massal, curang karena mencoblos dua kali.
Selanjutnya karena ada kepala daerah telah menyuruh mencoblos salah satu dari pasangan calon. Curang karena tinta Pemilu gampang dihapus.
Dalam pernyataan sikapnya massa mengatakan bahwa sidang gugatan Pemilihan Presiden yang digelar MK memasuki tahap akhir pengambilan keputusan oleh Hakim Konstitusi.
Selama persidangan, menurut massa berbagai bukti dan saksi menguatkan terjadinya kecurangan Pilpres yang bersifat terstruktur sistematis dan masif.
Pendemo juga mengungkap proses pemilihan yang terjadi di Nias Selatan, sebagaimana pengakuan petugas KPPS yang telah mencoblos beberapa lembar surat suara.
Berikutnya kasus yang terjadi di Papua sebagaimana diungkap saksi saat proses sidang di MK, menyatakan tidak ada pemungutan suara di daerah itu.
“Semua bukti kecurangan yang muncul dalam sidang MK jangan dipandang sebelah mata, jangan sampai rakyat Indonesia merasa maklum karena sudah terbiasa dicurangi,” kata Kordinator aksi Supandi S Si.
Dia menegaskan, Pemilu 2014 mencerminkan puncak kegagalan demokrasi dalam era reformasi yang menyebabkan kontraksi dan konflik di mana-mana.
“Jangan sampai Pilpres 2014 menjadi demokrasi transaksional yang hanya melahirkan cengkraman asing, berandal politik, bandit ekonomi dan hukum ‘wanipiro,” teriaknya lagi.
Untuk itu massa juga mendeklarasikan pernyataan sikap, mendesak DPR segera membentuk pansus kecurangan Pilpres 2014, usut tuntas para mafia Pipres 2014, batalkan keputusan KPU atanggal 22 Juli 2014, adili pihak yang telah melakukan kecurangan, serta mendukung penuh MK untuk bekerja secara jujur dan profesional. Massa juga mendesak dekrit presiden tentang kecurangan Pilpres.
Aksi ini diterima tiga wakil rakyat dari ‘Koalisi Merah Putih’ yakni Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga (Golkar) dan Sigit Pramono Asri (F PKS), serta Nurul Azhar (Fraksi PPP).
Chaidir Ritonga mengatakan sangat menghargai penyampaian aspirasi yang berjalan dengan damai.
Aksi ini, sebagai upaya untuk mengkritisi, dan pembelajaran untuk perbaikan demokratisasi kedepan melalui Pilpres. “Kami akan sampaikan tuntutan massa melalui mekanisme,” katanya.(isvan/bowo)