Diberi Jeruk, Massa Batal Terobos Blokade Polisi

Medan | Jurnal Asia
Ratusan pendukung Prabowo-Hatta dari berbagai kabupaten di Sumut mengepung Kantor KPUD Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur, Kamis (21/8). Massa yang sempat ngotot menerobos blokade polisi langsung tertib setelah dibagikan jeruk.
Massa mulai mengepung Kantor KPUD Sumut sekitar pukul 11.00 WIB. Massa yang datang secara berkelompok kemudian berorasi di depan pintu gerbang yang dikawal ketat polisi.
Karena tak mendapat respons, massa pun mulai menerobos masuk untuk memeriksa keberadaan komisioner KPUD Sumut.
“Tidak mungkin gedung ini kosong. Pasti ada komisionernya. Ayo kita sweeping,” teriak orator dari atas truk yang dipenuhi alat pengeras suara.
Tak ayal, ratusan pendukung Prabowo pun terlibat aksi saling dorong dengan ratusan polisi yang sudah disiagakan sejak pagi. Aksi ini tak berlangsung lama karena massa memilih mundur setelah beberapa polisi membagikan jeruk.
“Mari kembali rapatkan barisan. Jangan mau disuap jeruk,” teriak orator. Namun, instruksi itu tidak digubris massa. Mereka lebih memilih mencari tempat sejuk untuk berteduh sambil memakan jeruk.
Situasi yang tenang ini kembali bergejolak tatkala polisi kembali membagikan roti, jeruk, dan air mineral dari balik pintu pagar Kantor KPUD Sumut.
Massa pun kembali merapat ke pintu untuk mengambil jatah masing-masing. Namun, karena ketersediaan logistik tak sebanding dengan jumlah massa, beberapa demonstran yang tak mendapat jatah memilih merampas makanan dari rekannya. Suasana gaduh ini membuat polisi sibuk, bahkan Kapolresta Medan Kombes Nico Afinta terpaksa turun tangan untuk menertibkan massa.
Dalam orasinya, massa yang didominasi pemuda berseragam FKPPI ini menyesalkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya memberikan sanksi peringatan bagi Ketua KPUD Sumut dan beberapa komisioner.
Massa menganggap kecurangan yang terjadi di Sumut sudah berbentuk pidana sehingga para komisioner itu tidak layak hanya dikenai sanksi kode etik.
“KPU sudah berlaku curang, mereka harusnya bekerja untuk membantu kesejahteraan rakyat, tapi apa ? Malah mereka berlaku tidak adil,” teriak para pengunjuk rasa.
Selama berorasi, para orator dari para pengunjuk rasa terus-menerus menghujat para komisioner KPU, baik di pusat maupun jajaran di bawahnya.
“Mereka selalu buang badan ke MK, seakan-akan persoalan yang mereka buat ini menjadi tanggung jawab MK,” ujar salah seorang orator aksi.
“Kami mohon kepada bapak polisi agar membuka pintu gerbang kami ingin mengetahui kinerja komisioner KPU,” desak massa.
Massa mengecam jika anggota Komisioner KPU tidak berada di tempat, maka selayaknya KPU ditutup saja. Polisi akhirnya memperbolehkan lima orang perwakilan massa untuk masuk ke dalam untuk bertemu dengan perwakilan dari KPU Sumut.
Gagalkan Hasil Pemilu
“Hasil Pemilu Sumatera Utara harus digagalkan, karena terbukti adanya kecurangan,” pinta Khairul, salah seorang perwakilan kepada seorang anggota komisioner KPU Sumut.
Bahkan salah seorang, delegasi massa Aliansi Masyarakat Merah Putih asal Nias Selatan (Nisel) mengancam akan menggagalkan Pilkada di Nisel. Ancaman ini diutarakan di hadapan komisioner KPU Sumut yang menerima delegasi massa demonstran di KPU Sumut.
“Lihat saja, kita gagalkan Pilkada Nias Selatan, saya ini orang Nias Selatan,” ketus pria yang bertubuh tambun yang merupakan salah seorang delegasi massa yang melakukan pembicaraan bersama KPU Sumut.
Pria yang kepada wartawan mengaku bernama Anto Acong ini mengungkapkan,sudah sepantasnya KPU Nisel diberhentikan oleh KPU Sumut bila melihat penyelenggaraan pemilu di Nisel yang memiliki banyak cacat.
“Kami meminta KPU Sumut memecat KPU Nisel yang tak bisa melaksanakan kinerjanya,” tegasnya.
Selain mendesak pemecatan terhadap KPU Nisel, massa juga meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang, khususnya di Sumut karena banyaknya pelanggaran yang menurut mereka sangat masif terjadi.
Permintaan tersebut pun langsung dikomentari oleh anggota KPU Sumut, Benget Silitonga yang menemui delegasi massa. Menurutnya, pemecatan itu tidak bisa mereka lakukan.
“KPU sekarang tidak seperti KPU dulu dimana atasannya bisa langsung memecat bawahannya,” sanggah Benget.
Menurutnya pun, apa yang terjadi di Nisel pada Pilpres saat ini bukan lagi menjadi domain mereka. “Karena itu sudah ke dalam objek sengketa pemilu di MK, jadi ranahnya bukan di kami lagi,” jelas Benget.
Benget pun meminta para demonstran untuk bersabar serta menghormati proses sengketa pemilu di MK dan bisa dengan lapang dada menerima apapun putusan MK.
“Mari kita hormati proses yang sedang berlangsung, apapun keputusan MK kita tunduk,” pungkasnya. (bowo)