PLN dan Freeport Tunggak Setoran Penerimaan Deviden 2014 Tak Capai Target

Jakarta | Jurnal Asia
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menyebutkan penerimaan dividen pada APBN-P 2014 tidak mencapai target. Sebabnya, ada dua perusahaan yang tak menyetor dividen kepada negara. “Besaran target dividen pemerintah pada APBN-P tahun 2014 telah tercapai sebesar Rp36,2 triliun dari target Rp40 triliun,” kata Dahlan dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR di DPR RI, Jakarta, Kamis (21/8).
Dahlan menjelaskan, setoran dividen saat ini belum tercapai karena PT Freeport Indonesia mengalami persoalan produksi. Begitu juga tambahan pembayaran dividen dari PT PLN (Persero). Menurut Dahlan, PLN mengalami kesulitan keuangan akibat gejolak kurs sehingga tidak mampu membayar dividen.
Dahlan mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Freeport Indonesia tidak menyetor dividen. Adapun target setoran dividen dari PLN senilai Rp4 triliun dan Freeport sebesar Rp1,5 triliun.
“Tidak ada setoran dividen dari PLN sebesar Rp4 triliun karena mengalami kerugian akibat melemahnya nilai tukar rupiah, serta Freeport sebesar Rp1,5 triliun karena penurunan operasi. Kekurangan dividen akan diupayakan dipenuhi dari Freeport dan dari BUMN lainnya,” katanya.
Dahlan juga menyampaikan sejumlah program kerja dan perihal terkait BUMN saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR ini. Salah satunya adalah menjelaskan rencana target dividen untuk APBN 2015 senilai Rp41 triliun.
“Adapun target dividen tahun anggaran 2015 dari laba BUMN tahun buku 2014 sebesar Rp 41 triliun,” kata Dahlan.
Di depan Komisi VI DPR, Dahlan menyampaikan realisasi penyerapan anggaran Kementerian BUMN per 19 Agustus 2014 mencapai Rp47,1 miliar, atau 38,1% dari Pagu APBN-P Tahun 2014 sebesar Rp123,5 miliar. Dahlan juga menyampaikan usulan pagu anggaran Kementerian BUMN tahun depan sebesar Rp132,9 miliar. Pagu ini naik 7,67% dari pagu APBN-P Tahun 2014.
“Pagu tersebut belum termasuk anggaran tunjangan kinerja pegawai terkait program reformasi birokrasi dan terbagi dalam dua program yaitu program dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan teknis lainnya sebesar Rp104,1 miliar, serta program pembinaan BUMN sebesar Rp28,8 miliar,” paparnya.
Kementerian BUMN juga menyampaikan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun depan Rp7,94 triliun. PMN ini terdiri dari PMN tunai untuk PT PLN (Persero) dan PT PAL Indonesia (Persero), serta PMN non tunai untuk PT Krakatau Steel Tbk dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).
Selain itu terdapat anggaran penerusan pinjaman (SLA) untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp3,97 triliun. Dahlan juga menjelaskan rencana pembentukan holding Perkebunan dan holding Kehutanan.
“Bapak Presiden telah memberikan persetujuan terkait pembentukan Holding Perkebunan dimana PTPN III dijadikan champion dan menerima inbreng 90% saham PTPN lainnya. Untuk Holding Kehutanan Perum Perhutani ditunjuk sebagai induk dari BUMN Kehutanan lainnnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Dahlan menyinggung tentang konsolidasi perbankan BUMN. Di depan 10 anggota Komisi VI, Dahlan menjelaskan tujuan pembentukan konsolidasi perbankan, yakni Indonesia harus memiliki bank yang mampu bersaing di pasar regional untuk mengantisipasi implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Asean Banking Integration Framework (ABIF).
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menerangkan, Komisi VI DPR memberi apreasiasi terkait penyerapan anggaran tahun 2013. Komisi VI juga memaklumi penyerapan anggaran yang masih rendah di Kementerian BUMN hingga Agustus 2014. Penyerapan ini dikarenakan ada pekerjaan yang belum terbayarkan sehingga anggaran belum keluar.
“Komisi memahani atas penyerapan Kementerian BUMN sampai 19 Agustus 2014 senilai Rp 47,1 miliar atau 38,1% dari total anggaran,” kata Airlangga.
Praktis Komisi VI DPR menyetujui semua yang disampaikan oleh Dahlan, kecuali penganggaran PMN untuk PT PAL.
DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN yang rencananya dipakai untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman.
“Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa,” sebutnya. (dc-vv)