Kebijakan Pro Hired Jadi Pemicu, Bank Sumut Didemo Karyawan

Medan | Jurnal Asia
Ratusan pegawai dan honorer tenaga kerja ahli daya (TKAD), ber­unjuk rasa di Kantor Pusat Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Me­dan, Senin (1/9). Demonstran memprotes kebijakan ma­najemen yang dianggap tidak berpihak kepada mereka, serta ke­bobrokan sistem manajemen perbankan berplat merah ter­sebut. Keterangan diperoleh menyebutkan, aksi para pegawai yang tergabung dalam Serikat Pekerja Bank Sumut itu dikarenakan kebijakan direksi yang melakukan pemutasian secara diam-diam dan sepihak. Di sisi lain, direksi melakukan Pro Hired (perekrutan khusus) dimana mereka yang direkrut bukan berasal dari Bank Sumut namun mendapat posisi strategis di bank tersebut.
Sehingga hal ini menimbulkan si­tuasi tak nyaman dan menimbulkan ber­bagai pertanyaan. “Kenapa harus diambil sumber daya manusia dari luar? Apakah di Bank Sumut tidak tersedia te­naga profesional?” ujar pegawai yang ber­demo. Hal yang membuat situasi se­makin keruh, ternyata mereka yang direkrut khusus mendapat gaji yang lebih tinggi sehingga tidak memandang prinsip ke­setaraan.
Masuknya orang-orang luar untuk menduduki jabatan direksi inilah yang menjadi penyebab berbagai persoalan di bank berstatus BUMD tersebut. Mereka yang disebut dengan istilah direksi impor tersebut seperti yakni Ester Ginting yang sebelumnya berkarier di Bank Danamon, Edi Rizlianto yang sebelumnya berkarier di Bank Mandiri dan Yulianto Maris dari Bank Indonesia. Ketiganya dituding tidak memahami persoalan di internal Bank Sumut sehingga memicu masalah yang ada.
“Harusnya pengangkatan direksi mempertimbangkan orang dari dalam, bukan seperti ini. Jadinya, orang luar yang mengobok-obok kebijakan di dalam,” kata Azran Taufiq Siregar, Ketua Serikat Pekerja Bank Sumut.
Azran mengungkapkan, sejak dipimpin oleh jajaran direksi yang berasal dari luar tersebut, Bank Sumut  terus mencatat kerugian. Ini artinya, kinerja Bank Sumut terus mengalami penurunan. “Catatan per laporan Juni 2014, kami
terus mencatatkan penurunan pembukuan, dan itu sudah banyak diekspos di media,” ungkapnya.
Sama halnya dengan tenaga honorer atau pegawai kontrak yang menuntut pihak direksi merealisasikan janji mereka perihal kesejahteraan karyawan. Mereka yang tergabung dalam SP PORKOM PT PKS menuntut untuk dinaikkan statusnya
menjadi pegawai tetap non karir. Padahal, rencana pengangkatan status pegawai kontrak menjadi pegawai tetap sudah dibuat pada 2013 namun tidak kunjung terealisasi.
Dengan keberadaan direksi dari luar Bank Sumut ini, para tenaga honorer semakin mengkhawatirkan nasib mereka yang hingga kini tidak kunjung diangkat jadi pegawai tetap. Para karyawan ini mengaku semakin khawatir dengan nasib mereka, karena manajemen terus menerus memperpanjang kontrak mereka. Bahkan manajemen bank juga menawarkan sistem vendor dalam hal pengadaan tenaga kerja di Bank berstatus BUMD tersebut.
Terkait aksi demonstrasi tersebut, tak satupun pejabat Bank Sumut menanggapinya. (andri)