Pupuk Subsidi Banyak Disalahgunakan

Lhokseumawe | Jurnal Asia
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono berkali-kali mengusulkan agar tak ada lagi subsidi pupuk untuk para petani. Alasan mendasarnya adalah karena banyak penyimpangan pupuk subsidi akibat pengawasan yang lemah. “Intinya ke depan itu tidak boleh ada penyimpangan, kalau kontrolnya lemah pupuk subsidi akan lebih banyak disalahgunakan,” kata Suswono saat mendampingi Menko Perekonomian Chairul Tanjung saat kunjungan lapangan di Pabrik Pupuk Iskandar Muda, Aceh, Minggu (14/9)
Menurut Suswono, disparitas (selisih) harga pupuk yang disubsidi dengan yang tidak disubsidi cukup jauh yaitu bisa mencapai Rp 2.200/Kg. Harga pupuk yang disubsidi sebesar Rp 1.800/Kg, sedangkan pupuk komersial (non subsidi) Rp 4.000/Kg, sehingga rawan penyimpangan atau jatuh ke tangan yang tak berhak.
“Karena selisih harga antara pupuk yang tidak disubsidi dengan yang subsidi bedanya 3 kali lipat,” katanya.
Ia mengatakan dana subsidi pupuk setiap tahunnya mencapai Rp 23 triliun yang dianggarkan dalam APBN. Jika subsidi pupuk dihapus, maka anggaran tersebut tak akan hilang, namun bisa dipakai untuk memperbaiki irigasi yang banyak rusak, termasuk untuk jaminan harga petani agar pada saat panen harga produk pertanian tidak anjlok.
“Itu lebih baik, perlindungan untuk petani tetap ada,” katanya.Utang Subsidi
Pemerintah sampai saat ini masih menunggak utang subsidi pupuk ke BUMN PT Pupuk Indonesia mencapai Rp 14 triliun. Tunggakan utang ini untuk periode program subsidi pupuk 2010-2013.
“Pemerintah masih utang subsidi pupuk total ke Pupuk Indonesia Holding Rp 14 triliun, dari jumlah itu utang ke PT PIM (PT Pupuk Iskandar Muda) Rp 1,4 triliun,” ujar Direktur Utama PT PIM Eko Sunarko ditemui di ruang rapat PT Arun LNG, Lhokseumawe, Aceh, Minggu (14/9).
Eko mengungkapkan, pihaknya sudah menagih ke pemerintah namun belum membuahkan hasil. Bagi BUMN hal ini menjadi dilema, sebab selama ini pupuk bersubsidi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, namun di sisi lai Pupuk Indonesia merupakan BUMN yang merupakan entitas bisnis.
“Kita sudah tagih, tapi ada pertimbangan lain dari pemerintah untuk menunda pembayaran,” katanya.
Ia menambahkan, jika pemerintah belum bisa membayar utang ke BUMN pupuk, maka seharusnya pemerintah lebih membantu BUMN pupuk mencarikan solusi soal harga gas yang sangat mahal, termasuk yang dialami oleh PT PIM.
“Harapan kita ada pasokan gas yang harganya murah, agar perusahaan ini bisa berkembang, apalagi saat ini banyak petani yang kekurangan pupuk seperti petani sawit di Sumatera bahkan harus impor dari Malaysia,” tutupnya.
(Dtf)