Beijing | Jurnal Asia
Tiongkok, Selasa (30/9), menyebut unjukrasa pro-demokrasi di Hongkong tidak sah, sementara media pemerintah menegaskan Beijing tidak akan menyerah tetapi menunggu opini publik untuk melawan protes itu. Puluhan ribu orang, yang berada di pusat bisnis internasional, berikrar tidak akan menghentikan blokade-blokade mereka di jalan hingga pihak berwenang Beijing memberi mereka pemilihan demokratis untuk memilih pemimpin mereka.
Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Huang Chunying dalam satu taklimat reguler bahwa “satu pertemuan tidak sah” diselenggarakan di Hongkong mulai Ahad diikuti dengan “serangkaian kegiatan ilegal”.
“Kami yakin penuh dan dengan mendukung pemerintah SAR Hongkong menangani masalah ini,” tambahnya,setelah kepala eksekutif Leung Chun-ying mengatakan protes-protes yang diselenggaraan oleh “Occupy Central” telah “berada di luar kendali”.
Pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping tidak memberikan komentar menyangkut protes itu dan tetap bungkam sementara ia dan para pejabat penting partai lainnya meletakkan karanga bunga di Taman Tiananmen pada “Hari Palawan” pertama, satu hari libur untuk memperingati para pahlawan nasional Tiongkok. Pada petang sebelumnya Xi “mengapresiasi satu konser musik”, kata surat kabar resmi Partai Komunis “People’s Daily”.
Xi terlihat tersenyum dan bertepuk tangan didampingi Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Jiang Zemin, yang berkuasa setelah tindakan keras militer terhadap protes pro-demokrasi di Beijing tahun 1989.
Tiongkok di bawah Xi melumpuhkan pembangkag, tetapi kepemimpinan Hongkong membantah spekulasi bahwa Beijing akan mengirim tentara untuk menghentikan protes-protes itu.
Surat kabar itu dalam satu komentar di lamannya mengatakan para pemerotes adalah satu “minoritas ekstrim” yang telah “mengancurkan norma hukum” di kota itu.
“Ini melanggar perdamaian dan perilaku yang ekstrim akhirnya akan membawa pada hancurnya tata sosial,” tambahnya.
Surat kabar yang dikelola pemerintah itu mengatakan protes-protes itu “merusak perdamaian lokal dan stabilitas”.
Inggris pada Senin menyuarakan kekhawatiran mereka pada protes-protes yang meningkat di Hongkong dan menyerukan dilakukan perundingan-perundingan yang “konstruktif”, sementara Amerika Serikat meminta para pemimpin Hongkong menahan diri dan mengatakan pihaknya mendukung bagi hak pilih universal di daerah itu.
Juru bicara kementerian luar negeri Hua mengecam negara-negara asing mengeluarkan pernyataan-pernyataan mrngenai demonstrasi-demonstrasi itu.
“Masalah-masalah Hongkong adalah masalah-masalah domestik Tiongkok,” katanya.
“Kami mendesak negara-negara asing untuk berhati-hati dan tidak mencampuri masalah-masalah dalam negeri Tiongkok,” katanya.
Hindari Kerumunan Massa!
Demonstrasi yang terjadi di Hongkong kini semakin meluas. Bahkan, saat ini suasana demonstrasi sudah diwarnai dengan adanya pengumpulan konsentrasi massa dan gerakan demonstran bertajuk “Occupy Central”.
Occupy Central adalah sebuah gerakan demonstran untuk menyuarakan aspirasi dari elemen pro-demokrasi yang menuntut pemilihan umum langsung pada 2016 dan 2017. Menyadari situasi yang semakin tak terkontrol dan juga menyadari banyaknya warga negara Indonesia (WNI) di negara ini, KJRI Hongkong memberi beberapa imbauan kepada para WNI.
“Kami mengimbau kepada seluruh WNI di Hongkong untuk berhati-hati dan mengindari daerah pusat konsentrasi massa pendemo,” kata pihak KJRI Hongkong, Senin (29/9).
Pihak KJRI mengimbau WNI untuk menghindari daerah yang rawan pusat konsentrasi massa, terutama di Distrik Admiralty, Causeway Bay, dan Mongkok. Seperti diketahui, daerah-daerah tersebut merupakan salah satu kawasan yang rentan terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran.
Bahkan, Minggu (28/9) lalu, polisi tak segan menembakkan semprotan merica dan gas air mata ke arah demonstran saat mereka memblokade jalan di kawasan tersebut.
WNI yang tinggal dan berkarya di Hongkong diminta tetap menaati peraturan hukum yang berlaku. Para WNI juga diminta untuk tidak ikut-ikutan berpartisipasi ke dalam pergerakan massa yang menjadi isu domestik Hongkong SAR dan Pemerintah Tiongkok.
“KJRI Hongkong sebagai perwakilan Republik Indonesia yang berada untuk wilayah akreditasi Hongkong dan Makau tidak akan berpartisipasi ke dalam berbagai bentuk kegiatan terkait dengan perkembangan domestik Hongkong dan tetap akan menghormati seluruh aturan hukum yang berlaku di Hongkong SAR,” ujarnya.(ant/kcm)