UMK 2015, Pemerintah Diminta Tak Intervensi

Malang | Jurnal Asia
Pemerintah pusat maupun provinsi diminta untuk tidak melakukan intevensi dalam penentuan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2015 yang bisa berdampak terjadinya konflik antara pengusaha dan buruh.
Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Malang Samuel Molindo mengatakan permasalahan yang sering muncul dalam penetapan UMK, terutama berupa intervensi dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Intervensi terhadap penetapan UMK biasanya terkait dengan masalah politik,” ujar Samuel, Selasa (30/9).
Karena tekanan serikat buruh maupun menjelang pemilihan kepala daerah, legislatif, maupun pemilihan umum presiden, pemerintah membuat kebijakan populis dengan memaksa UMK dinaikkan dalam besaran tertentu. “Sekarang saja sudah mulai ada suara untuk menaikkan UMK 30% bila dibandingkan UMK 2014. Ini kan tidak sehat,” ujarnya.
Karena itulah, ujar dia, lebih baik mekanisme penetapan sepenuhnya diserahkan kepada kabupaten maupun kota. Dengan begitu, maka besaran riil benar-benar sesuai dengan angka survei kebutuhan hidup layak (KHL).
Jika penetapan UMK atas dasar survei, maka tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menerima angka upah daerah. “Kami tentu akan menerima UMK atas dasar KHL,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengusulan UMK 2014, kata dia, proses baru pada tahap survei KHL. Tahun lalu, ada beberapa item yang menjadi sengketa antara pengusaha dan buruh, yakni tentang tarif listrik, PDAM, dan biaya transportasi.
Untuk pembahasan UMK 2015, masalah-masalah tersebut sudah tidak ada karena tidak ada lagi perbedaan antara pengusaha dan buruh. Dengan begitu, kemungkinan usulan UMK 2015 Kab. Malang dan jika langsung ditetapkan oleh Gubernur bisa disepakati oleh buruh dan pengusaha.Tidak ada sengketa antara keduanya.
Survei KHL sudah mulai dilakukan dan diharapkan selesai pada Oktober. Pada November, sudah ketemu angka usulan UMK 2015 dan bisa ditetapkan oleh Gubernur. “Jadi kalau UMK 2015 didasarkan murni atas survei KHL, saya yakin tidak akan ada sengketa,” ujarnya.
Namun, dia juga mengingatkan, dalam survei KHL harus dilakukan secara ketat. Jangan sampai hasil survei diubah-ubah sehingga bisa menimbulkan polemik di kemudian hari.
Seperti diketahui, angka UMK 2014 untuk Kota Malang sebesar Rp1.585.000, sedangkan untuk Kab. Malang sebesar Rp1.635.000. “Perkiraan besarnya UMK 2015 masih belum diketahui karena survei KHL masih berlangsung,” ujarnya. (bc)