KMP dan KIH Kembali Bertarung Paripurna DPR Panas Lagi

Jakarta | Jurnal Asia
Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (21/10) membahas soal nama anggota komisi dari masing-masing fraksi. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan dimulai pukul 14.45 WIB.
“Sejak rapat konsultasi pada pekan lalu baru ada lima fraksi yang mengumpulkan nama anggota komisi. Dari Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS,” ujar Taufik saat awal rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Oleh karena belum lengkapnya nama anggota komisi, maka fraksi yang belum mengumpulkan nama meminta rapat ditunda. Akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak yang lainnya.
“Mohon diskors dulu tapi saya harap nama-nama itu bisa diputuskan. Materi lobi mengenai anggota dan alat kelengkapan. Saya mohon masih bisa saya bicarakan. Lewat proses musyawarah mufakat,” ujar anggota F-PDIP Aria Bima menginterupsi.
Pernyataan ini pun langsung ditanggapi oleh anggota F-PAN Yandri Susanto. Menurutnya jadwal harus terus dilanjutkan meski nama-nama belum lengkap.
“Jangan sampai fraksi yang sudah mengumpulkan justru tersandera oleh fraksi yang belum mengumpulkan,” kata Yandri.
Ada lagi anggota dari F-PKB meminta untuk sidang diskors. Tetapi tanggapan negatif kembali muncul dari anggota yang lainnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemudian diminta untuk menengahi. Fahri menyatakan bahwa sidang tak bisa ditunda.
“Kalau debat di paripurna tak ada habisnya. Lebih baik kita skors dulu 30 menit untuk beri waktu mereka yang belum kirim nama anggota komisi. Setelah itu rapat dilanjutkan dengan menentukan alat kelengkapan dewan,” kata Fahri yang disambut palu Taufik Kurniawan menskors sidang.
Masalah Konsolidasi
Rapat Paripurna pembahasan nama anggota komisi akhirnya ditutup dengan lima fraksi saja yang mengumpulkan nama. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang pun mengungkap alasan lima fraksi lainnya tak kumpulkan nama.
“Sebetulnya itu masalah konsolidasi internal saja. Ada yang bermasalah di DPP untuk tentukan nama, ada pula yang masih mempertimbangkan latar belakang pendidikan anggotanya,” ujar Taufik
Oleh karena itu kelima fraksi tersebut yakni PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PPP diminta segera menyusulkan nama-nama anggotanya per komisi. Bila tidak, maka agenda selanjutnya yang membahas mengenai pimpinan komisi sulit terlaksana.
“Jadi ini masalah teknis saja. Kami harapkan segera dikumpulkan untuk segera dimulai agenda selanjutnya. Paling tidak tadi sudah kita sepakati itu,” kata Taufik.
Sekjen PAN ini tak bisa memastikan kapan pimpinan komisi akan dibahas. Namun diupayakan pembahasan itu berlangsung pada minggu ini.
“Semoga tak berlarut-larut dan dapat selesai minggu ini juga,” pungkas dia.
Tunggu Kabinet Diumumkan
Rapat paripurna penentuan anggota Komisi di DPR hari ini hanya menetapkan anggota Komisi-komisi dari Koalisi Merah Putih. Angota Koalisi Indonesia Hebat belum menyetorkan nama-nama anggota Komisinya. Apa yang mendasari sikap Koalisi Indonesia Hebat jelang pertarungan perebutan Pimpinan Komisi ini?
‎”Kenapa tergesa-gesa dipaksakan (penyerahan nama-nama anggota Komisi)?‎” kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto .
Bambang menuturkan, alasan PDIP belum menyerahkan nama anggota Komisi-komisi di DPR adalah karena mitra kerja/kabinet pemerintahan belum terbentuk.‎ Apalagi, penentuan anggota-anggota Komisi di DPR juga harus melalui rapat DPP PDIP terlebih dahulu.
“Rapat DPP juga belum dilaksanakan. Mitra kerja dan kabinet juga belum terbentuk,” kata Bambang.
Hambat Kinerja DPR
Fraksi parpol yang tergabung di Koalisi pendukung Jokowi-JK belum menyetorkan nama-nama anggota komisi DPR. Sikap ini disayangkan, karena menghambat kerja DPR.
“‎Pastinya ini kesengajaan. Ini menghambat proses persidangan kalau kita bicara tentang kerja,” kata anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa.
Ketua DPP Gerindra ini menyatakan sesungguhnya KMP membuka ruang komunikasi seluas-luasnya pada KIH jika ingin membahas soal pembagian jatah pimpinan komisi-komisi di DPR. Memang KMP sudah merancang paket pimpinan komisi-komisi, namun itu belum final lantaran komunikasi masih terbuka lebar.
“‎Kalau finalnya belum, karena sebenarnya masih ada ruang lobi.‎ Karena kalau mau musyawarah mufakat, maka mereka harus jelas juga,” kata Desmond.
PDIP sebagai pimpinan Koalisi Indonesia Hebat harus mulai rajin berkomunikasi dengan partai-partai politik KMP. Tak hanya Jokowi saja seperti diketahui saat ini telah melakukan komunikasi politik, namun juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga harus turun berkomunikasi politik. (dtc)

Close Ads X
Close Ads X