Harga-harga Mulai Terkerek

Seorang pengemudi menunjukkan kartu kendali solar bersubsidi saat mengantre pengisian BBM di SPBU Regata, Batam,
Jakarta | Jurnal Asia
Dampak kenaikan harga BBM bisa menyebabkan inflasi yang tinggi. Lantaran daya beli masyarakat mengalami penurunan, disebabkan oleh harga kebutuhan di pasar mulai terkerek dan melambung. Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta menyiapkan kebijakan untuk mengantisipasi penaikan harga jual BBM bersubsidi yang bakal dilakukan sebelum akhir tahun. Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah sebisa mungkin berusaha menahan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok apabila harga BBM dinaikkan.
“Kementerian Perdagangan akan berusaha mencegah kenaikan harga secara berlebihan,” ujarnya.
Sofyan mengakui kenaikan harga bahan kebutuhan akibat penaikan BBM tidak bisa dihindarkan sejak sekarang. Selain melalui kebijakan Kemendag, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perlindungan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
“Kita akan bagikan kartu keluarga sehat, kartu pintar, dan kartu keluarga sejahtera. Sehingga nilai inflasinya bisa dikurangi,” ujarnya.
Sofyan menyebutkan, persoalan terlalu besarnya subsidi BBM saat ini menjadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintah menilai subsidi BBM telah salah sasaran. “Makanya paling lambat akhir tahun ini subsidinya harus dialihkan,” tukasnya.
Inflasi Capai 9 Persen
Bank Indonesia (BI) memperkirakan akan ada lonjakan inflasi di akhir tahun ini mencapai 9% jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi direalisasikan. Angka ini jauh melebihi asumsi inflasi BI di angka 3,5-5,5%.
“Kalau pemerintah naikin harga BBM, yang perkiraan inflasi 5,2% itu akan naik jadi 9%,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo di acara Pertemuan CEO Pelapor Utang Negara di Gedung BI, Jakarta, Kamis (30/10).
Agus menjelaskan, angka inflasi hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 5,2% jika tidak ada penyesuaian harga BBM. “Sampai akhir tahun 2014 inflasi 5,2% tidak termasuk penyesuaian kenaikan harga BBM,” katanya.
Namun begitu, Agus mengatakan, kenaikan harga BBM ini dinilai sebagai salah satu cara menekan angka defisit anggaran negara. Sejak 2011, angka defisit terus melebar. Ini harus segera diantisipasi.

Untuk itu, Agus menambahkan, perlu adanya perbaikan anggaran subsidi energi yang nilainya lebih dari Rp 300 triliun. Alangkah baiknya anggaran ini dialihkan ke belanja yang lebih produktif.
“Energi yang disubsidi sampai Rp 300 triliun itu mesti diperbaiki. Lifting minyak 5 tahun depan diperkirakan 600 ribu barel per day, dari yang sekarang 800 ribu. Jadi bapak ibu sebagai pengusaha harus antisipasi soal ini,” ungkapnya.
Amankan Distribusi Sumut
PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I terus berupaya melakukan antisipasi terjadinya penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini dilakukan agar kuota BBM dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.
External Relation (Humas) PT Pertamina Marketing Operation Region I, Zainal Abidin mengatakan, sesuai yang disampaikan pemerintah Indonesia, pasokan aman hingga akhir tahun 2014. Yang perlu diamankan itu terkait potensi penyelewengan BBM.
“Kalau untuk kuota BBM untuk Sumut, aman hingga akhir tahun. Sedangkan untuk potensi penyelewengan, pada prinsipnya Pertamina melakukan sistem distribusi dan suplay distribusi yang sudah disiapkan meski ada kenaikan atau tidak agar tidak terjadi penyelewengan,” katanya, Kamis (30/10).
Dilanjutkannya, pihaknya terus melakukan monitoring pengawasan perjalanan sesuai peraturan yang berlaku yakni dari terminal BBM ke SPBU. Salah satu caranya ialah mobil tangki Pertamina dipasang segel agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran dalam perjalanan.
“Tugas kita mengawasi perjalanan BBM dari Depo Pertamina sampai ke SPBU. Sedangkan dari SPBU ke sini (konsumen) bukan wewenang Pertamina. Makanya di sisi lain kita bekerjasama dengan aparat terkait dan pemerintahan. Jika terjadi penyelewengan jatuhnya sudah ke rana hukum,” tandasnya.
Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintahan Joko Widodo dalam waktu dekat ini, Abidin mengatakan, Pertamina selaku perusahaan BUMN siap untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut.
Mengenai kuota, ia menjelaskan, sepanjang 2014 dari Januari sampai dengan minggu ketiga Oktober 2014, Pertamina MOR I telah menyalurkan BBM subsidi di Sumatera Utara sebanyak 1,37 juta kilo liter (KL) untuk premium dan 824.000 KL solar.
“Data penyaluran tersebut berdasarkan data yang dimiliki oleh Pertamina, sementara sebagaimana telah dipahami bersama bahwa penyaluran BBM subsidi di Sumatera Utara, juga dilakukan oleh dua badan usaha lain selain Pertamina,” tandasnya. (netty guslina/mtv/ant)

Close Ads X
Close Ads X