Jakarta | Jurnal Asia
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada ancaman serangan dari kelompok teroris ISIS ke Indonesia. Disebut juga pada bulan Desember ini banyak momentum perlu diwaspadai, terkait dengan Kamtibmas. Bahkan ada aliran dana sebesar Rp7miliar dari Australia, yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan teroris.
“Ancaman itu selalu ada, tiga bulan yang lalu ada, sekarang juga ada,” kata Badrodin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (1/12). Dia mengatakan ancaman itu bisa berupa serangan bersenjata dari kelompok teroris terafiliasi ISIS seperti Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso.
Tidak hanya itu, propaganda ISIS juga menyebar melalui internet sehingga banyak orang bisa terpengaruh untuk melakukan serangan. Terlebih, Santoso juga belum lama ini mengeluarkan video ancaman serangan terhadap Istana Merdeka dan Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya.
Ancaman-ancaman itu, kata Badrodin, menjadi salah satu pertimbangan Polri untuk meningkatkan pengamanan di berbagai objek vital. “Hampir semua pihak di negara siaga, tidak hanya Kepolisian. Tempat-tempat seperti bandara juga kami tingkatkan pengamanannya, kami kan antisipasi semaksimal mungkin,” kata Badrodin.
Dia mengimbau masyarakat agar selalu waspada terkait ancaman teror yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Walau demikian, dia meminta publik beraktivitas seperti biasa karena Kepolisian sudah mengantisipasi ancaman itu.
Secara umum, peningkatan pengamanan itu dilakukan tidak hanya karena ada ancaman dari kelompok teroris. Badrodin mengatakan Desember adalah bulan yang penuh padat agenda masyarakat, mulai hari jadi Organisasi Papua Merdeka hari ini, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember nanti dan Hari Raya Natal 24-25 Desember. “Tidak hanya karena ISIS tapi juga karena yang lain,” kata Badrodin. “Desember banyak momentum atau kalender Kamtibmas yang harus diwaspadai,” tuturnya.
Selain itu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya tengah menyelidiki aliran dana yang diduga terkait terorisme yang mengalir dari Australia ke Indonesia. “Informasinya ada dari PPATK dan tidak harus dari sini ke sini. Bisa muter beberapa lapis. Lariknya banyak, butuh waktu untuk menetukan siapa orangnya,” kata Badrodin di PTIK Selasa (1/12).
Sebelumnya PPATK bekerja sama dengan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) mengungkap jaringan pendanaan terorisme transnasional yang melibatkan Indonesia dan Australia.
Menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mereka menemukan pengiriman uang terkait terorisme dari Australia ke Indonesia mencapai sekitar Rp 7 miliar.Dana Rp7 miliar itu berasal dari warga negara Australia yang tinggal di Negeri Kangguru tersebut. Dana tersebut, menurut PPATK, terhitung cukup besar dan dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh teroris. Kuat dugaan dana itu untuk membiayai WNI yang hendak berangkat ke Suriah bergabung dengan ISIS.
Bergabung Dapat Rp100 Juta
Data intelijen mencatat setidaknya 800 warga negara Indonesia (WNI) bergabung dengan kelompok militan ISIS. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Arief Dharmawan mengakui pemerintah selalu kecolongan dengan WNI yang bergabung ke ISIS. Kecolongan itu karena modus WNI bermacam-macam. Terlebih ada tawaran gaji yang menggiurkan untuk bisa bergabung.
Hal ini diketahui setelah BNPT berhasil mendapatkan informasi bahwa calon anggota ISIS akan dijanjikan gaji sebesar Rp52 juta bila bergabung sebagai individu. Kemudian bila membawa sekeluarga, maka gajinya bisa mencapai Rp100 juta.
“Ada berapa banyak yang pergi diam-diam, dan jumlahnya ratusan sebagian besar mereka ganti nama, paspor dibakar, biar masuk ke KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) laporkan paspor ilang supaya bisa lanjutkan perjalanan,” ujar Arief dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (1/12).
Menurutnya, dengan bergabungnya WNI ke ISIS maka menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab, perlahan-lahan kelompok redikal tersebut terus ingin melebarkan sayapnya guna melakukan teror ke negara-negara lain.
Oleh karena itu, Arief mengaku pemerintah terus berusaha agar tidak kecolongan dengan WNI yang bergabung ke ISIS. “Karena satu orang pun bsa jadi masalah besar. Beda dengan curi ayam. Makanya gak bisa pandang sebelah mata,” pungkasnya.
Jangan Panik
Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Irjen Pol. Arief Dharmawan berpendapat masyarakat tidak perlu panik karena adanya ancaman ISIS menyerang Indonesia.
“Kami tidak pernah menganggap remeh ancaman teroris. Namun tidak berarti ini sesuatu yang harus dideklarasikan sampai orang takut. Jangan panik, tetapi tingkatkan kewaspadaan,” kata Arief saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (1/12).
Arief menilai kepolisian, TNI, serta kementerian terkait harus meningkatkan penjagaan di tempat-tempat umum sebagai bentuk kewaspadaan. Hal itu dinilainya perlu agar masyarakat tidak takut menghadapi ancaman teror.
“Mereka bikin propaganda teror dengan target polisi. Apalagi sebentar lagi Pilkada serentak. Mereka memanfaatkan semua situasi bagaimana caranya supaya bisa eksis. Kami harap semua pihak bisa lebih meningkatkan kewaspadaan,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat juga sebaiknya mewaspadai tempat-tempat umum yang biasanya menjadi tempat kejadian serangan teroris. Tempat-tempat tersebut di antaranya: mal, kedutaan besar, kantor pemerintahan, stasiun kereta api, bandara, dan pasar tradisional.“Kalau orang sudah melakukan sesuatu berupa jihad, dia enggak lihat lagi korbannya siapa,” katanya.
Selain itu, Arief juga berpendapat jaringan teroris Santoso tidak boleh dianggap remeh. Apalagi, setelah terjadi penembakan oleh jaringan tersebut terhadap satu serdadu Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Meski mereka kecil, tetapi jangan dinggap remeh. Jangan dianggap tidak ada apa-apanya. Mereka itu militan,” kata Arief .
Arief menilai medan yang sulit menjadi salah satu hambatan untuk menangkap jaringan teroris Santoso. Belum lagi, katanya, peralatan yang dimiliki aparat penegak hukum masih minim.
“BNPT melakukan dua pendekatan dalam menghadapi teroris. Pertama, peningkatan kapasitas intelijen dan pembinaan. Kedua, kami coba koordinasikan aparat penegak hukum supaya perjalanan kasus berjalan apa adanya tanpa ada ketakutan,” ujarnya. (ant/cnn/dtc)